Kurio Lunch Break: 5 Rencana Pembentukan Pansus Asap
Kurio adalah app berita Indonesia yang menyajikan beragam pilihan konten sesuai dengan minat dan rasa penasaran anda. Nikmati baca berita kapan saja, di mana saja!
Gd. Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat
Jakarta
DKI Jakarta
11410
Indonesia
home Lunch Break Kurio Lunch Break: 5 Rencana Pembentukan Pansus Asap

Kurio Lunch Break: 5 Rencana Pembentukan Pansus Asap

Tak ada asap kalau tak ada api. Tak ada pansus DPR-RI bila pemerintah bisa segera mengatasi kabut asap yang sudah berskala bencana nasional. Lima kisah tentang rencana DPR membentuk panitia khusus, kami ringkas dalam Kurio Lunch Break, Senin, 26 Oktober 2015:

1. DPR akan segera membentuk panitia khusus terkait kebakaran hutan dan asap (Pansus Asap). “Pada waktu Rapat Kerja Rabu, (21/10/2015), komisi VIII dan kepala BNPB telah menyepakati untuk menjadikan bencana karlahut sebagai bencana nasional. komisi VIII juga mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar bencana tersebut tidak semakin menelan korban yang lebih luas, terutama penyakit gangguan pernafasan dan paru-paru,” ujar Ketua Komisi VIII Saleh P Daulay. Baca lengkap beritanya di Rimanews.com >

2. BNPB catat lebih dari 1.500 titik api di Indonesia. Berdasarkan pantuan satelit Terra Aqua pada Senin (19/10/2015) pukul 05.00 WIB mendeteksi ada 1.545 hotspot di seluruh Indonesia. “Jumlah sebenarnya sesungguhnya lebih banyak karena satelit tidak mampu menembus pekatnya asap di Sumatera danKalimantan,” ujar Sutopo. Baca lengkap beritanya di Tribunnews.com >

3. Kata sejumlah LSM, Pansus Asap tak perlu, apa alasannya? “Lebih baik DPR melakukan pengawasan terhadap penanganan, pemadaman, dan evakuasi. Sehingga jelas  DPR sebagai lembaga legislatif fungsinya dirasakan masayarakat di lapangan,” kata Kepala Divisi Kampanye Walhi Nur Hidayati. Baca lengkap beritanya di Metrotvnews.com >

4. Namun menurut anggota DPR, pembentukan Pansus Asap malah mendesak. Kenapa? Pembentukan pansus yang melibatkan lintas komisi sangat mendesak karena dampak buruk akibat kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, mengganggu kesehatan, pendidikan, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi. Baca lengkap beritanya di Sindonews.com >

5. Bahkan kata mereka, Pansus Asap lebih penting daripada revisi UU KPK. “Karena sudah menewaskan 9 orang rakyat Indonesia, Pansus Asap ini terbilang jauh lebih penting untuk DPR daripada sekadar merevisi UU KPK, karena menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup masyarakat di 6 propinsi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade. Baca lengkap beritanya di Liputan6.com >

 

 

Related Post