Kurio Lunch Break: 5 Cara PDI-Perjuangan Ngotot Revisi UU KPK
Kurio adalah app berita Indonesia yang menyajikan beragam pilihan konten sesuai dengan minat dan rasa penasaran anda. Nikmati baca berita kapan saja, di mana saja!
Gd. Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat
Jakarta
DKI Jakarta
11410
Indonesia
home Lunch Break Kurio Lunch Break: 5 Cara PDI-Perjuangan Ngotot Revisi UU KPK

Kurio Lunch Break: 5 Cara PDI-Perjuangan Ngotot Revisi UU KPK

PDI-Perjuangan menjadi inisiator revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski dihujat oleh publik, mereka tak pantang mundur dan membeberkan alasan bahwa revisi UU KPK adalah upaya pemberantasan korupsi. Lima dalil dan cara mereka untuk ‘melemahkan KPK’ kami ringkas di Kurio Lunch Break, Senin, 12 Oktober 2015:

1. Mengajak fraksi lain ikut tanda tangani revisi UU KPK, tapi tak pernah memberi draf. Politikus PKB Irmawan salah satu anggota DPR yang juga ikut menandatangani usulan revisi UU KPK. Namun menurut dia, tanda tangan diberikan bukan bermaksud untuk melemahkan KPK. Dia sendiri mengakui jika tak membaca isi draf usulan revisi tersebut sebelum teken. Baca lengkap beritanya di Merdeka.com >

2. Mengklaim fraksi lain juga menyetujui revisi UU KPK. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menganggap hal tersebut hanyalah masalah sepele. Sebab, dia menyatakan yang mencabut hanya anggota, sedangkan dia mengklaim seluruh pimpinan Fraksi telah menyetujui UU KPK direvisi. Baca lengkap beritanya di Merdeka.com >

3. Revisi UU KPK demi perjuangkan kebenaran. “PDIP tidak mau membubarkan KPK tapi penyakit korupsi yang akan kami bubarkan,” kata Hasto di DPP PDIP, Minggu (11/10). Hasto menilai mendukung revisi UU KPK sebuah perjuangan. Dia yakin revisi UU KPK baik untuk kepentingan pemberantasan korupsi ke depan. Baca lengkap beritanya di Merdeka.com >

4. Karena cuma berumur 12 tahun, KPK disebut akan lebih punya taji. “Saya pikir angka 12 tahun itu bisa kita lihat dalam perspektif positif atau dalam perspektif pro dan kontranya. Ada juga yang mengatakan itu dalam upaya bagaimana dengan adanya sebuah batasan waktu kemudian betul-betul memacu kerja KPK,” kata Hasto. Baca lengkap beritanya di Merdeka.com >

5. UU KPK direvisi karena korupsi makin masif. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa usulan Revisi Undang-undang KPK tidak ada kaitannya dengan permintaan siapapun. Menurut dia, keinginan revisi murni karena ingin adanya perbaikan dan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi korupsi yang makin masif. Baca lengkap beritanya di Merdeka.com >

Related Post