Kurio Lunch Break: 7 Kisah Pelemahan Anti-Korupsi Lewat Revisi UU KPK
Kurio adalah app berita Indonesia yang menyajikan beragam pilihan konten sesuai dengan minat dan rasa penasaran anda. Nikmati baca berita kapan saja, di mana saja!
Gd. Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat
Jakarta
DKI Jakarta
11410
Indonesia
home Lunch Break Kurio Lunch Break: 7 Kisah Pelemahan Anti-Korupsi Lewat Revisi UU KPK

Kurio Lunch Break: 7 Kisah Pelemahan Anti-Korupsi Lewat Revisi UU KPK

Digalang partai pendukung pemerintahan, PDI-Perjuangan ingin merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalihnya, revisi ini menguatkan KPK. Namun kenyataannya, dalam dokumen yang beredar di publik, revisi tersebut malah membuat KPK jadi pesakitan. Bukan hanya kewenangan, tapi umurnya juga dibatasi. Tujuh berita terkait revisi UU KPK kami ringkas dalam Kurio Lunch Break siang ini:

1. DPR akan melemahkan pemberantasan korupsi dengan merevisi UU KPK, publik wajib bereaksi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi UU nomor 30 tahun 2002. Revisi UU KPK diusulkan enam fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, FraksiPPP, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, pada Selasa 6 Oktober 2015 kemarin. Ada empaat alasan mengapa revisi UU tersebut harus ditolak, baca lengkap di Merdeka.com >

2. Apa saja poin kontroversial dalam UU KPK? Ada 15 catatan perubahan yang diajukan mulai dari penyadapan, pengawasan, fokus pencegahan, hingga umur KPK. Antara lain: umur KPK dibatasi tak lebih dari 12 tahun, pengaturan mekanisme penyadapan, dan pembentukan badan pengawas KPK. Baca lengkap kontroversi RUU KPK di Rappler.com >

3. Pimpinan KPK sepakat menolak revisi UU KPK. “KPK menolak usulan-usulan untuk dilakukaknya revisi UU KPK dengan beberapa poin yang ingin dsampaikan sebagai berikut, pertama tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di (RUU KPK) itu paling lama 12 tahun sesuai pasal 2 angka 2 TAP MPR No VIII/2001 MPR RI yang mengamanatkan pembentukkan KPK dan tidak disebutkan adanya pembatasan waktu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki. Enam alasan penolakan KPK dapat dibaca di Antaranews.com >

4. Ada Surya Paloh di balik revisi UU KPK? 11 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat ikut mengusulkan revisi tersebut. Namun,  Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak memberikan instruksi apapun kepada Fraksi NasDem di DPR RI terkait polemik Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur usia KPK hingga 12 tahun, juga pengembalian penuntutan kepada Kejaksaan Agung. Baca lengkap bantahannya di CNNIndonesia.com >

5. Nama-nama lengkap anggota dewan pendukung revisi UU KPK, dapat dibaca lengkap di Beritasatu.com > Fraksi PDI-Perjuangan (15 orang), Fraksi Partai Nasdem (11 orang), Fraksi Partai Golkar (9 orang), Fraksi PPP (5 orang), Fraksi Partai Hanura (3 orang), dan Fraksi PKB (2 orang).

6. Revisi ini pun ternyata dapat dukungan dari ‘petinggi’ PDI-Perjuangan, Puan Maharani. “Ya Kalau memang sudah sangat urgent dan memang diperlukan penguatan dari kemudian direvisinya UU ya saya ikut apa yang menjadi hal yang diinginkan DPR, fraksi fraksi yang ada di DPR,” kata Puan. Baca lengkap pernyataannya di Metrotvnews.com >

7. Seperti memancing di air keruh, tiba-tiba Wakil Ketua DPR-RI asal Partai Gerindra, Fadli Zon berkomentar. “Itu dari pemerintah, lalu sudah disetujui di paripurna dan menjadi usulan bersama pemerintah dan DPR,” kata Fadli. Menurutnya, usulan merevisi UU itu wajar. Kata dia, tidak boleh ada satu UU, termasuk UU KPK, yang tak boleh direvisi. Baca lengkap beritanya di Metrotvnews.com >

 

Related Post