Kurio Lunch Break: 5 Hal Menarik tentang Polemik Pulsa Listrik
Kurio adalah app berita Indonesia yang menyajikan beragam pilihan konten sesuai dengan minat dan rasa penasaran anda. Nikmati baca berita kapan saja, di mana saja!
Gd. Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat
Jakarta
DKI Jakarta
11410
Indonesia
home Lunch Break Kurio Lunch Break: 5 Hal Menarik tentang Polemik Pulsa Listrik

Kurio Lunch Break: 5 Hal Menarik tentang Polemik Pulsa Listrik

Pulsa listrik jadi polemik. Gara-garanya, menteri kontroversial Rizal Ramli menuding ada mafia di balik produk tersebut. Kami rangkumkan lima hal penting yang perlu diketahui tentang polemik pulsa listrik

1. Berawal dari tudingan Rizal Ramli, sebut ada mafia pulsa listrik di Indonesia. Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa. “Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan,” kata Rizal. Baca lengkap tudingannya di Merdeka.com >

2. Rizal Ramli dituding tak paham pulsa listrik. Pejabat internal PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak ingin disebut namanya, memberikan penjelasan terkait hal ini. Menurutnya, mungkin yang dimaksud Rizal Ramli bukan Rp 73.000 melainkan 73 Kwh (kilo watt per hour). Jika dikonversi ke rupiah sekitar Rp 94.000 dengan hitungan beban listrik rumah tangga 1.300 watt. Dia menjelaskan hitungannya. Baca lengkap pembelaan PLN di Merdeka.com >

3. Usul Rizal Ramli dibela anggota DPR, PLN diminta kaji ulang pembelian token listrik. “Pak Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman) itu tak asal-asalan kalau ngomong, pasti didukung data-data. Kami Komisi 7 minta dikaji kembali,” kata Anggota DPR Komisi 7 Kardaya Warnika. Baca lengkap dukungannya terhadap Rizal Ramli di Metrotvnews.com >

4. PLN jelaskan hitung-hitungan pembelian pulsa listrik. Kepala Divisi Niaga Perusahaan Listrik Negara (PLN) Benny Marbun menjelaskan rincian pembeliannya.

Administrasi bank Rp 1.600. Ini tergantung bank, ada yang mengenakan Rp 2.000. Biaya materai nol, lantaran transaksi hanya Rp 100.000 Jika transaksi Rp 250.000- Rp 1 juta, biaya materai Rp 3.000. Transaksi di atas Rp 1 juta rupiah kena Rp 6.000.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 2.306. PPJ di Jakarta 2,4 persen dari tagihan listrik. “PPJ dipungut atas dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Seluruh hasil pungutan PPJ disetorkan ke Pemda.” Dari situ, pelanggan bisa mengetahui sisa rupiah untuk listrik. Rumusnya, nilai transaksi dikurangi biaya administrasi bank plus PPJ. “Sisa rupiah untuk listrik: Rp 100.000-(Rp 1.600 + Rp 2.306)= Rp 96.094.”

Jika tarif listrik golongan 1300 VA sebesar Rp 1.352/kWh. Maka, pelanggan golongan tersebut mendapat listrik sebesar 71,08 kWh. “Listrik yang diperoleh: Rp 96.094/1352= 71,08 kWh,” kata Benny. Baca lengkap hitung-hitungannya di Merdeka.com >

5. Namun, PLN tak wajibkan masyarakat gunakan listrik prabayar. “Tidak ada kewajiban itu, cuma memang PLN mendorong ke arah sana (berlanggan listrik prabayar),” tutur Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono. Menurut Adi dengan menggunakan listrik prabayar masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menggunakan listrik. PLN sendiri menyebut layanan listrik prabayar sebagai layanan listrik pintar karena setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Baca lengkap anjuran PLN di CNNIndonesia.com >

Related Post