Kurio News Bite: 22 Juni 2015
Kurio adalah app berita Indonesia yang menyajikan beragam pilihan konten sesuai dengan minat dan rasa penasaran anda. Nikmati baca berita kapan saja, di mana saja!
Gd. Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat
Jakarta
DKI Jakarta
11410
Indonesia
home News Bite Kurio News Bite: 22 Juni 2015

Kurio News Bite: 22 Juni 2015

1. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengadu domba Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait RUU KPK. “Baik wakil presiden dan pembantu-pembantunya, harus ingat yang dipilih rakyat itu presidennya, ingat bukan wakil presidennya,” kata Ruhut. Baca lengkap tentang ‘Revisi UU KPK’ di Merdeka.com >


2. Menteri paling tegas di Kabinet Jokowi, Susi Pudjiastuti belum menyerah untuk menyeret kapal penangkap ikan ilegal, MV Haifa kembali ke Indonesia. “Haifa karena mereka sudah keluar dari wilayah teritorial. Tanpa bantuan Interpol susah, dan IUU Fishing itu sudah jadi global crime activity. Bukan crime regional saja, tapi transnational crime. Interpol pun sangat welcome,” tegasnya. Baca lengkap tentang ‘Susi vs MV Haifa’ di Merdeka.com >


3. Terganggu pengeras suara masjid, Jusuf Kalla ingin mengkaji sound system di tempat ibadah yang berpotensi menimbulkan polusi suara. “Pak JK lagi menghimpun fakta di lapangan untuk dibahas seberapa tingkat kebisingan suara. Ada yang ngaji, tapi yang lain sudah azan. Ini tidak sinkron, sudah masuk waktu salat atau bagaimana. Nantinya akan diatur supaya apik, tidak saling mendahului,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah. Baca lengkap tentang ‘Polemik Pengeras Suara Masjid’ di Liputan6.com >


4. Preman, …maksud kami Pedagang Kaki Lima yang bikin rusuh di Monas ternyata punya dendam pada Ahok. “Saya lapar, saya lapar, sambil nunjuk-nunjuk ke perut mereka. Anak buah Ahok ya? Anak buah Ahok ya? Mereka teriak-teriak kepada saya,” ujar Diki Pracoyo (44). Community Manager Lenggang Jakarta. Baca lengkap tentang ‘PKL Rusuh di Monas’ di Tribunnews.com >


5. Agar Taksi Uber aman berpoperasi di Jakarta, ada sejumlah syarat dari Gubernur Ahok untuk dipenuhi. “Selama dia, taksi Uber, tidak membuat perusahaan resmi di Indonesia, mereka tidak boleh beroperasi,” ujarnya. Ahok akan mengizinkan taksi Uber beroperasi kembali jika sudah berbentuk PT dan ada nomor telepon yang dapat dihubungi. Namun, jika taksi Uber tak kunjung membentuk perusahaan, menunjukkan tak ada niat baik dari taksi Uber. “Walaupun menguntungkan bagi penumpang, jika taksi Uber tak mau membentuk perusahaan berarti niatnya sudah tak benar lagi.” Baca lengkap tentang ‘Kemelut Bisnis Taksi Uber’ di Tempo.co >

Related Post